
Beberapa hari seteleh asosiasi jurnalis Timor-Leste mengadakan sidang majelis [asembleia] untuk memilih dua orang wakilnya guna mengisi posisi anggota Dewan Pers [Konsellu Imprensa], muncul problem dashat yang harus dihadapi bersama oleh insan pers di Negara baru ini. Perdana Menteri Rui Maria de Araujo menyeret Koran harian Timor Post ke pengadilan terkait berita yang dimuatnya pada edisi 10 November 2015. PM Rui marah besar karena namanya dicantumkan sebagai salah satu headlines Koran terkemuka itu. Dokter Rui yang pada saat itu menjabat sebagai panasehat pada Kementerian Keuangan diduga memberikan proyek kepada perusahan internasional dari Indonesia, PT Sistim Paket Indonesia . Dalam dokumen yang diterbitkan oleh Timor Post, PM Rui bersama dua orang penanda-tangan lainnya merekomendasikan agar proyek instalasi data center dilaksanakan oleh perusahan internasional tersebut . Dalam pernyataan pers beberapa hari lalu beliau mengaku merekomendasikan bukan memberikan proyek kepada perusahan dimaksud. Salah satu kesalahan yang dibuat Timor Post adalah tidak akurat dalam mencamtumkan nama perusahan dalam pemberitaannya. Perusahan yang dimaksud adalah PT Sistim Indo Teknomata Mandiri bukan PT Sistim Paket Indonesia.
Kasus ini merupakan ujian besar bagi media Timor-Leste, terutama Timor Post untuk lebih cermat dan obyektif dalam publikasinya. Mungkin juga menjadi tugas awal bagi Dewan Pers Timor-Leste apakah kasus itu tetap dilanjutkan ke pengadilan ataukah diselesaikan melalui jalur mediasi. Ujian ini akan mendorong kebijakan editorial di setiap media untuk lebih matang dalam pengambilan putusan yang berhubungan dengan setiap pemberitaan yang beresiko hukum. Menurut penulis, berita yang dimuat oleh Timor Post itu sifatnya investigatif [investigative reporting], sehingga untuk mendapatkan kebenaran dari kasus itu perlu waktu. Proses investigasinya bisa memakan waktu satu atau hingga beberapa bulan untuk mengumpulkan informasi dan data yang cukup dan akurat dengan memperhatikan prinsip-prisip jurnalisme yang ada seperti balance and fairness. Artinya semua pihak yang menjadi sumber informasi harus dimasukan dalam berita itu sehingga unsur cover all sidesnya terpenuhi. Timor Post harus berupaya lagi untuk mengumpulkan data dan informasi baru guna melengkapi hasil investigasinya itu dengan tidak tergesa-tegesa.
Agak prematur jika publik mengambil kesimpulan bahwa pemberitaan Timor Post itu tidak ada benarnya, sebaliknya sulit disimpulkan juga bahwa mantan penesahat Kementerian Keuangan itu melakukan pelanggaran karena harus mempertimbangkan apa dasar hukumnya. Timor Post harus mencari tahu dasar hukum yang memberi kewenangan kepada Pak Rui untuk menandatanggani rekomendasi sebagaima tertera dalam dokumen itu. Jika tidak ada dasar hukumnya maka patut diduga telah ada pelanggaran. Salah satu hal yang perlu diingat sebagai dasar pijakan bagi media adalah menghindari adanya trial by the press oleh berita yang bersifat menghakimi. Oleh karena untuk menghindari adanya trial by the press itu, Timor Post dalam beritanya menyebutkan kata “deskonfia” atau dalam bahasa Indonesianya adalah “menduga/diduga”. Artinya Timor Post tidak secara langsung membenarkan bahwa PM Rui telah betul-betul salah dalam kasus ini. Ini dilakukan sebagai langkah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah [pre-assumption of innocent] dalam Kode Etik Jurnalis Timor-Leste. Kebebasan mendapatkan informasi adalah hak azasi manusia sehingga menyampaikan berita untuk masyarakat luas adalah tugas mulia yang diembang oleh harian Timor Post dan media lain selama ini, bahkan telah membuat harum banyak nama menjadi cukup tenar.
Jalan terbaik yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persoalan ini adalah mediasi, walaupun Dewan Pers Timor-Leste itu sepenuhnya belum terbentuk. Akan tetapi, hal ini bisa dilakukan melalui asosiasi jurnalis Timor Loro Sa’e AJTL, TLPU [Timor-Leste Press Union] dan SECOMS untuk mencoba melobi PM Rui untuk menyelesaikan kasus ini melalui mekanismu yang paling murah itu. Memang membawa kasus tersebut ke pengadilan adalah hak beliau, namun dengan pendekatan itu Ia bisa membuka pintu hatinya demi proses demokratisasi di Negara baru ini. Mekanisme pemberian hak jawab dan hak koreksi [Undang-Undang Pers Timor-Leste, Pasal 34] adalah suatu keharusan dan harus ditempuh sehingga memberi ruang bagi bapak perdana menteri untuk menyampaikan jawabannya atas berita yang telah dipublikasikan. Berkaitan dengan hal itu, permintaan maaf secara langsung telah disampaikan oleh direktur utama Timor Post dan pemberian hak jawab dan hak koreksi juga telah ditempuh sebagai bagian tanggungjawab etik dan hukum, namun PM Rui tetap berniat membawa kasus itu Kejaksaan Agung Timor-Leste.
Jika kasus ini tetap dibawa ke ranah hukum maka sudah tentu Timor Post harus mempersiapkan diri dengan pengacara dan menghadirikan saksi ahli yang mampu menjelaskan peran media di sebuah Negara demokratis seperti Timor-Leste sehingga para jaksa mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan itu. Perlu diingat bahwa membawa jurnalis atau media ke pengadilan adalah ancaman bagi kebebasan pers dan ancaman bagi proses pembangunan demokrasi di Negara yang penduduknya baru mencapai satu juta lebih itu. Bagaimana tidak, sudah pasti akan ada rasa ketakutan, jurnalis Timor-Leste akan melakukan self-censorship dalam pemberitaannya bahkan takut untuk memberitakan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Negara, maka sudah jelas fungsi “social controllernya akan lemah sehingga impian pemerintahaan yang bersih dan berwibawa [good governance] sulit terwujud.
Direktur Esekutif Luta Hamutuk, Mericio Akara dalam wawancaranya dengan RTTL, edisi November 18 dan 19 menyatakan bahwa membawa kasus Timor Post ke ranah hukum adalah haknya bapak PM, akan tetapi menggunakan kekuasan politik untuk melakukan tekanan [pressure] pada media, itu yang tidak diinginkan. Perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap proses pembangunan demokrasi di Timor-Leste. Ada baiknya juga jika semua pemipin bangsa ini bercermin pada apa yang telah dilakukan oleh bapak pendiri bangsa, Xanana dan Horta yang sangat demokratis. Jika mereka dihadapkan pada sebuah kasus yang disebabkan oleh pemberitaan media, maka mereka menuntut agar berita itu diralat melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi dan tidak harus dibawa ke meja hijau. Berkat usulan Xanana juga sehingga pasal defamasi di KUHP Timor-Leste itu ditiadakan dan dimasukan kedalam hukum perdata. Menurutya, hukum apa saja yang menghalangi kebebesan pers harus dihapus karena menghambat proses demokratisasi di Negara baru itu. Xanana menyampaikan hal ini pada konferensi internasional Undang-Undang Pers di Hotel Timor 2004 oleh Internews Network .
Media dalam hal ini melakukan fungsi kontrol sosialnya untuk mengungkap kebenaran dari sebuah kasus, namun perlu diketahui bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran fungsional, bukan kebenaran dalam tataran filosofi. Jika semua orang menuntut akan adanya kebenaran hakiki maka sangat sulit bagi media untuk mendapatkan kebenaran itu. Adalah tugasnya lembaga hukum untuk mendalami dokumen yang dipublikasikan Timor Post untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran dari dokumen itu dengan mempertimbangkan dasar hukumya. Komisi Anti Korupsi (KAK) dan institusi judisial lainnya bisa memulai penyelidikan terhadap dokumen tersebut. Berita yang dimuat oleh Timor Post adalah informasi awal untuk dilakukan investigasi dan pendalaman oleh KAK atau Institusi judisial lainnya. Di sisi lain semua pihak tetap menghargai keinginan PM Rui untuk membawa kasus ini ke pengadilan terkait dengan hak privacynya yang menurutnya dilanggar.
Timor Post telah memenuhi hak publik untuk mengetahui [public’s rights to know] dan itu adalah bagian dari kepentingan umum hanya saja belum sepenuhnya memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme yang ada. Akibatnya kalangan media Timor-Leste kini khawatir dengan kemungkinan pihak kejaksaan akan mengancam Timor Post dengan pasal fitnah [Artigu 285, Denúnsia Kalunioza] dalam KUHP Timor-Leste yang resikonya adalah seorang jurnalis atau redaktur harus dijobloskan ke penjara jika terbukti salah. Dan Pasal Defamasi dalam Kitab Undang-Undang Perdata, Konsekuensinya adalah media yang bersangkutan harus membayar ganti rugi untuk rehabilitasi nama baik yang jumlah nominalnya belum diketahui. Jika seorang jurnalis harus di penjara akibat pemberitaannya maka tentu ini adalah suatu kemunduran besar dalam sejarah demokrasi Timor-Leste. Penulis berharap Bapak PM dan media tidak saling berperang karena dampaknya cukup besar terhadap proses peneyelenggaran Negara baik dari sisi politik maupun aspek proses demokratisasi. Semoga PM Rui masih bisa membuka pintu hatinya untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi. Sebagai pemimpin generasi baru yang berjiwa besar, moderat, religious dan demokratis, saya yakin beliau akan melakukan pertimbangan. Semoga.
Penulis adalah alumni Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS), Jakarta
dan Alumi International Institute of Journalism (IIJ) of GIZ
Editor Radio Liberdade Online, Aktivis Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur (DSMTT)
Contact: 77254078, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
