
(Tanggapan atas tulisannya Petrus Suryadi Sutrisno, Timor Post edisi Rabu 4 Mei 2016)
Oleh Alberico da Costa Junior
Ada beberapa fakta terkini bahwa para praktisi dan organisasi media serta asosiasi jurnalis di Timor-Leste peduli terhadap kebebebasan pers. Fakta pertama adalah adanya seminar sehari yang diselenggarakan oleh Asosiasaun Jornalista Timor Loro Sa’e (AJTL) pada 3 Mei 2016. Fakta kedua adalah diskusi meja bundar yang juga penyelenggaranya adalah AJTL. Ada dua pembicara utama international yang turut hadir dalam seminar tersebut, satu dari SEAPA [the South Asia Press Alliance] dan satu lagi dari IFJ [the International Federation of Journalist. Kedua kegiatan ini sangat penting karena banyak pesan dan pemikiran yang harus dipetik sebagai pencerahan untuk menghindarkan para jurnalis dari jeratan hukum karena materi yang disampaikan pada kesempatan itu berfokus pada kode etik dan resiko hukum yang berdampak pada kegiatan jurnalisme di Asia Asia Tenggara, khususnya di Timor-Leste. Beberapa tahun yang lalu kegiatan serupa juga dilakukan dalam rangka memperingati hari kebebasan pers sedunia itu.
Sebagai sebuah Negara baru, komunitas media di Timor-Leste ingin menjaga kebebasan pers itu sehingga prosesu penyelenggaraan Negara dan pembangunan demokrasi bisa terjaga. Bukan hanya kualiatas demokrasinya yang terjaga, tetapi penting pula hak kebebasan publik Timor-Leste untuk mendapatkan informasi dapat terpenuhi. Kebebasan pers dan hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia, sehingga Negara dan semua entitas yang ada di Negara baru ini mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kebebasan pers terjamin dan hak kebebasan mendapatkan informasi itu terpenuhi. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut bukan hanya pernyataan politik yang diperlukan, akan tetapi produk hukum yang demokratis juga sangat dibutuhkan.
Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisannya Petrus Suryadi Sutrisno yang dipublikasikan oleh harian Timor Post, edisi Rabu 4, 2016. Menurut penulis, tulisan atau opini oleh Petrus Suryadi Sutrisno yang berjudul Kelompok Global IFJ Dorong Kebebasan Pers Tanpa Kode Etik dan Hukum di Timor-Leste adalah sebuah tulisan yang menyesatkan dan tidak mendidik. Justru tulisannya si Petrus ini dibuat karena atas dorongan kepentingan pribadi yang cukup kuat dan tidak dapat dijadikan sebagai referensi edukatif oleh para jurnalis muda Timor-Leste karena sama sekali tidak ada unsur pendidikannya. Tentunya ada beberapa alasan rasional mengapa Kelompok Global IFJ sangat peduli terhadap kebebasan pers di Timor-Leste.
Alasan pertama adalah Timor-Leste adalah Negara baru, tetapi nilai ranking kebebabasan persnya bagus diatas beberapa Negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Kelompok Global IFJ ini ingin agar kebebebasan pers di Timor-Leste tetap terjaga untuk pembangunan proses demokrasi. Judul tulisannya Petrus Suryadi Sutrisno yaitu “Kelompol Global IFJ Dorong Kebebasan Pers Tanpa Kode Etik dan Hukum di Timor-Leste”. Judul ini saja juda menyesatkan apalagi kontennya. Kode etik jurnalisme adalah prinsip dan nilai-nalai universal yang berlaku dimana saja, semua organisasi media dan asosiasi jurnalis di Negara manapun mengadopsi prinsip-prisnip universal itu, dijadikan sebagai konten kode etik jurnalis mereka. Jadi, tulisan yang mengatakan Kelompok Global IFJ mendorong kebebasan pers tanpa adanya kode etik dan hukum itu tidak beralasan dan baseless. Alasan kedua adalah kriminalisasi terhadap delik pers sebagai akibat pemberitaan media karena sebenarnya pasal defamasi yang tertera pada Kodigu Penal Timor-Leste itu sudah dihapus dan dimasukan kedalam Kódigu Sivil sehingga prosesu hukum kriminalisasi sebetulnya tidak boleh dilakukan, tetapi proses legal bisa dengan hukum perdata dengan mempertimbangkan Undang-Undang Pers Timor-Leste sebagai acuan dalam proses itu. Tetapi, para jaksa tetap menggunakan Kódigu Penal, Pasal 285 yang mungkin ditafsirkan sebagai fitnah dengan mempublikasikan informasi palsu. Inilah alasan yang mendorong Kelompok Global IFJ untuk memberikan solidaritas kepada jurnalis Oki dan Direkturnya Lourenco Martins dan kebebasan pers di Timor-Leste.
Siapapun bisa dengan mudah mengatakan bahwa Ia membela kebebasan pers, tapi terkadang tindakannya berlawanan dengan apa yang diucapakannya. Meminjam kalimat Profesor Doktor Bagir Manan, SH, M.C.L. [mantan ketua Dewan Pers Indonesia. Beliau mengatakan bahwa undang-undang adalah produk politik. Esensi politik adalah kepentingan. Bukan tidak mungkin jika pembuatan sebuah undang-undang itu selain untuk kepentingan publik juga untuk kepentingan pembuatnya.
Adalah sangat tidak benar jika komunitas pers atau media massa di Timor-Leste tidak menggangap kasus yang menimpa harian Timor Post, wartawan Oki dan Mantan Direktur Timor Post Lourenco Martins adalah bagian dari isu nasional. Kasus ini telah menjadi isu nasional dan bahkan menjadi isu internasional karena menyangkut kebebasan pers, sehingga pada beberapa kesempatan dalam proses pemerikasaan terhadap Oki dan Lourenco perwakilan AJTL dan TLPU selalu hadir termasuk juga perwakilan IFJ, Jim Nolan untuk memberikan advokasi. Isu proses hukum terhadap harian Timor Post pastinya telah membuat ketakutan dan menciptakan suasana yang tidak tenang sehingga para jurnalis akan melakukan self-censorship dalam peliputan terhadap praktek-praktek kurupsi yang diduga terjadi di institusi Negara dan pemerintah. Cita-cita akan sebuah Negara demokratis dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa hanyalah mimpi belaka jika fungsi “social controller” media itu dikebiri.
Dalam tulisannya, Pertus Suryadi Sutrisno juga menyebutkan bahwa keleompok wartawan senior di Dili, Timor-Leste mencoba mendiskusikan kasus Timor Post itu dan mempertanyakan kemampuan jurnalisitik seorang Oki dan Lourenco Martins. Kalau memang ada diskusi-disuksi semacam itu maka hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mencari solusi dan memberikan advokasi kepada wartawan yang bersangkutan bukan justru menghakiminya. Sikap semacam itu adalah sikap tidak profesional dan arogan yang tidak memberikan kontribusi bagi prosesu pengembangan media di Timor-Leste. Bukan rahasia lagi, bahwa berita yang ditulis oleh Oki ada kesalahannya. Contohnya; tidak akurat dalam menyebutkan nama perusahan dan kesalahan lainnya. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pribadi Oki sebagai wartawan dan Koran Timor Post semata, tetapi juga tanggungjawab organisasi media dan asosiasi wartawan untuk memberikan pencerahan dan melakukan perbaikan. Selama prosesu hukum kasus ini berlangsung belum ada yang namanya wartawan senior atau pengamat media yang peduli terhadap kasus ini. Hanya AJTL dan KI yang pada Rabu 4 Mei mangadakan diskusi meja bundar di kantor Haburas Foundation dan seminar pada Rabu 3 Mei dalam rangka memperingati hari kebebasan pers sedunia.
Surat yang ditujukan kepada Perdana Mentri Rui Maria de Araujo oleh kelompok Global IFJ adalah tepat karena surat notifikasi pertama dan kedua yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa yang menjadi korban pemberitaan adalah Pemerintah RDTL bukan Dokter Rui Maria de Araujo sebagai mantan penasehat pada kementerian keuangan. Surat notifikasi ketigalah yang mengatakan Rui Maria de Araujo sebagai korban kasus pemberitaan oleh Timor Post. Memang benar kelompok Global IFJ juga menuntut agar Negara mempertimbangkan reformasi hukum dan menghapus pasal-pasal yang dianggap melemahkan komitmen konstitusional karena tidak mencerminkan pasal kebebasan pers dan bereskpresi Konstitusi RDTL, Pasal 40 – 41. Tindakan ini adalah sebuah usaha, apakah nanti betul-betul akan ada reformasi hukum atau tidak, itu tergantung pada kemauan politik dari pemerintah dan parlamen.
Petrus Suryadi Sutrisno dalam tulisannya juga mengatakan bahwa desakan yang dilakukan oleh kelompok Global IFJ merupakan intervensi pihak luar terhadap masalah internal Timor-Leste. Kalimat ini justru membuat saya harus menatap kembali masa lalu sejarah pahit pendudukan militer Indonesia atas Timor-Timur pada saat itu. Setiap kali ada protes dan solidaritas luar negeri terhadap pelanggara HAM berat, ABRI pada saat itu selalu mengatakan bahwa tindakan semacam itu adalah campur tangan terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Sungguh ironis, kata-kata yang identik dengan rejim militer Orde Baru muncul lagi di era kemerdekaan ini. Justru ini akan menciptakan suasana ketakutan karena dikawahtirkan antek-antek rejim Orde Barunya Soeharto muncul lagi di Timor-Leste. Jika tidak diwaspadai maka akan membahayakan keamanan dan stabilitas Negara. Komunitas media Timor-Leste justru senang hati dengan solidaritas yang datang dari organisai media internasional karena membantu membela kebebasan pers di Timor-Leste tetap terjaga.
Adalah keliru jika dikatakan bahwa tidaksatupun organisasi asosiasi jurnalis Timor-Leste dan media watch yang menulis dan memberi perhatian khusus kesalahan penulisan berita wartawan Raimundo Oki. Seminggu setelah berita yang ditulis oleh Oki mendapat tanggapan dari PM Rui untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, saya menulis sebuah tulisan yang berjudul “Membawa Timor Post ke Ranah Hukum, self-censorship Hantui Jurnalis Timor-Leste”. Dalam isinya saya juga menyebutkan kesalahan-kesalahan yang dimuat oleh Timor Post karena melanggar prinsip-prinsip jurnalisme dan kode etik jurnalis yang ada. Pelanggaran etik Ini juga sudah diakui oleh Timor Post sendiri dan direkturnya secara terbuka meminta maaf dan melakukan koreksi terhadap kesalahan berita yang ditulis serta memberikan hak jawab kepada PM Rui. Namun, PM Rui tetap membawa keluhannya ke Kejaksaan Agung. Kalangan komunitas media, termasuk Timor Post sendiri menerima bahwa membawa kasus ini ke ranah hukum adalah haknya PM Rui. Akan tetapi, Timor Post dan wartawannya juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan pembelaan diri secara hukum dan juga mendapatkan dukungan solidaritas baik dari dalam maupun luar negeri.
Tulisan Petrus Suryadi Sutrisno juga menuntut agar wartawan Oki harus memunculkan kebenaran yang hakiki dan meminta suatu kebenaran sempurna 100%. Kebenaran hakiki itu hanya milik tuhan, perlu diingat bahwa kebenaran yang dicari oleh media adalah kebenaran fungsional, bukan dalam tataran filosofi dan bahkan pengadilan pun sulit mencapai kebenaran hakiki itu. Untuk mencapai kebenaran yang mendekati 100% benar itu, maka seorang jurnalis harus memulai tugasnya dengan kata “dugaan” dengan tetap berpegang pada prinsip asas praduga tak bersalah. Berdasarkan dugaan itulah sebuah investigasi dan penyelusuran dilakukan untuk mencari kebenaran itu dan pada akhirnya semuanya akan bermuara ke pengadilan. Adalah tugasnya institusi judisial seperti KAK dan Kejaksaan Agung untuk mendalami kasus dugaan abuse of power yang terjadi dan semua temuan itu dilimpahkan ke pihak pengadilan.
Berita yang dimuat oleh Timor Post adalah informasi awal dan merupakan kontribusi bagi KAK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan, bukan justru beritanya yang dikriminalisasikan. Apakah ada bukti bahwa kesalahan penulisan berita oleh Oki itu terpola dan ada unsur kesengajaan terhadap obyek beritanya? Jika memang benar, berarti dia menjalankan misi tertentu yang telah dicampuradukkan dengan tugas jurnalistiknya. Tetapi, ini harus dibuktikan bukan hanya dengan pernyataan belaka. Sebagai kesimpulan, kebebasan pers adalah cita-cita luhur insan media di Timor-Leste yang diraih dalam prosesu perjuangan pembebasan nasional selama 24 tahun melawan rejim militer Orde Barunya Soeharto. Karena hanya dengan adanya kebebasan pers kualitas demokrasi akan terjaga dan cita-cita pemerintahan yang bersih dan berwibawa bisa terwujud. Viva Media Timor-Leste.
Penulis adalah Presiden Dewan Etik Asosiasi Jurnalis Timor Loro Sa’e (AJTL),
Editor Radio Liberdade,
Aktivis Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Timur (DSMPPTT).
